Nasional

TOLAK RUU CIPTA KERJA, INI CATATAN KRITIS SP PLN

Harianbetawionline.com — RUU Cipta Kerja (Omnisbus Law) akhirnya diketok palu oleh lembaga legislatif DPR Senin (5/10/2020) dan telah sah menjadi Undang-Undang (UU). Meski diakui, UU itu banyak pihak yang menolaknya. UU Cipta Kerja ini dinilai akan merugikan hak-hak pekerja dan lebih  berpihak kepada kepentingan pengusaha.

Demikian pernyataan sikap DPP SP PLN usai Rapimnas yang dipimpin Ketua Umum SP PLN
M. Abrar Ali, SH dan Sekretaris Jenderal Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM yang diterima BisnisNews.id di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Dalam UU Cipta Kerja tersebut, ada beberapa point penting yang sangat merugikan eksponen buruh. “Dengan dihapuskannya Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) diganti dengan Upah Minimum Propinsi
(UMP), dinilai akan berdampak pada upah pekerja yang lebih rendah.”

Apalagi,  kata Abrar, dengan kewenangan Jangka Waktu kontrak yang diberikan kepada pengusaha,  memberi potensi status kontrak pekerja abadi dan sewaktu-waktu dapat di PHK oleh pihak pemberi kerja.

UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ini, jelas Abrar, telah memberikan kemudahan izin bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk direkrut dan bekerja di wilayah Republik Indonesia. “Sebelumnya, dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 diatur dalam pasal 42 bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) harus mendapat izin tertulis dari Menteri atau Pejabat Yang Ditunjuk,” papar dia.

Sementara, dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 dengan jelas menyebutkan, “TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).”

Dengan telah ditetapkannya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh DPR RI tersebut, maka perusahaan yang menjadi sponsor TKA tersebut hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Beberapa hal yang disebutkan di atas hanyalah beberapa hal yang dianggap merugikan oleh banyak pihak khususnya kalangan pekerja warga negera Indonesia
saat ini dari sekian banyak hal-hal yang merugikan hak-hak pekerja. “Ditambah lagi, hal tersebut telah menciptakan iklim ketidakpastian bagi pekerja,” papar Abrar.

Di samping itu, tambah dia,  SP PLN dengan beberapa Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang terafiliasi dalam Public Services International (PSI) yakni PP IP, SP PJB, SPEE, FSPMI, dan Federasi Serbuk Indonesia juga menolak cluster Ketenagalistrikan
dalam UU Cipta Kerja (Omnibus law) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:  III/PUU-XIII/2015.(hms/helmi/bisnisnews.id)